Materi Etika
Bisnis
1.
Pengertian
Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “ Ethos” yang berarti adat,
akhlak, waktu perasaan, sikap dan cara berfikir atau adat-istiadat. Etik adalah
suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan
oleh seseorang. Etika adalah tuntutan mengenai perilaku, sikap dan tindakan
yang diakui, sehubungan suatu jenis kegiatan manusia. Etika bisnis merupakan
penerapan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan
itu sendiri.
Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-carauntuk
melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yangberkaitan dengan
individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup
bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil (fairness), sesuai dengan hukum
yang berlaku (legal) tidak tergantungpada kedudukani individu ataupun
perusahaan di masyarakat.
Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan
merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan
hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan transaksi dan
kegiatan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.
Tidak ada cara yang paling baik untuk memulai penelaahan hubungan antara
etika dan bisnis selain dengan mengamati, bagaimanakah perusahaan riil telah
benar-benar berusaha untuk menerapkan etika ke dalam bisnis. Perusahaan Merck
and Company dalam menangani masalah “river blindness” sebagai contohnya ; River
blindness adalah penyakit sangat tak tertahankan yang menjangkau 18 juta
penduduk miskin di desa-desa terpencil di pinggiran sungai Afrika dan Amerika
Latin. Penyakit dengan penyebab cacing parasit ini berpindah dari tubuh melalui
gigitan lalat hitam. Cacing ini hidup dibawah kulit manusia, dan bereproduksi
dengan melepaskan jutaan keturunannya yang disebut microfilaria yang menyebar
ke seluruh tubuh dengan bergerak-gerak di bawah kulit, meninggalkan
bercak-bercak, menyebabkan lepuh-lepuh dan gatal yang amat sangat tak
tertahankan, sehingga korban kadang-kadang memutuskan bunuh diri. Pada tahun
1979, Dr. Wiliam Campbell, ilmuwan peneliti pada Merck and Company, perusahaan
obat Amerika, menemukan bukti bahwa salah satu obat-obatan hewan yang terjual
laris dari perusahaan itu, Invernectin, dapat menyembuhkan parasit penyebab
river blindness. Campbell dan tim risetnya mengajukan permohonan kepada
Direktur Merck, Dr. P. Roy Vagelos, agar mengijinkan mereka mengembangkan obat
tersebut untuk manusia. Para manajer Merck sadar bahwa kalau sukses
mengembangkan obat tersebut, penderita river blindness terlalu miskin untuk
membelinya. Padahal biaya riset medis dan tes klinis berskala besar untuk
obat-obatan manusia dapat menghabiskan lebih dari 100 juta dollar. Bahkan,
kalau obat tersebut terdanai, tidak mungkin dapat mendistribusikannya, karena
penderita tinggal di daerah terpencil. Kalau obat itu mengakibatkan efek
samping, publisitas buruk akan berdampak pada penjualan obat Merck. Kalau obat
murah tersedia, obat dapat diselundupkan ke pasar gelap dan dijual untuk hewan,sehingga
menghancurkan penjualan Invernectin ke dokter hewan yang selama ini
menguntungkan. Meskipun Merck penjualannya mencapai $2 milyar per tahun, namun
pendapatan bersihnya menurun akibat kenaikan biaya produksi, dan masalah
lainnya, termasuk kongres USA yang siap mengesahkan Undang-Undang Regulasi Obat
yang akhirnya akan berdampak pada pendapatan perusahaan. Karena itu, para
manajer Merck enggan membiayai proyek mahal yang menjanjikan sedikit
keuntungan, seperti untuk riverblindness. Namun tanpa obat, jutaan orang
terpenjara dalam penderitaan menyakitkan. Setelah banyak dilakukan diskusi,
sampai pada kesimpulan bahwa keuntungan manusiawi atas obat untuk river
blindness terlalu signifikan untuk diabaikan. Keuntungan manusiawi inilah,
secara moral perusahaan wajib mengenyampingkanbiaya dan imbal ekonomis yang
kecil. Tahun 1980 disetujuilah anggaran besar untuk mengembangkan Invernectin
versi manusia.
Tujuh tahun riset mahal dilakukan dengan banyak percobaan klinis, Merck
berhasil membuat pil obat baru yang dimakan sekali setahun akan melenyapkan
seluruh jejak parasit penyebab river blindness dan mencegah infeksi baru.
Sayangnya tidak ada yang mau membeli obat ajaib tersebut, termasuk saran kepada
WHO, pemerintah AS dan pemerintah negara-negara yang terjangkit penyakit
tersebut, mau membeli untuk melindungi 85 juta orang beresiko terkena penyakit
ini, tapi tak satupun menanggapi permohonan itu. Akhirnya Merck memutuskan
memberikan secara gratis obat tersebut, namun tidak ada saluran distribusi
untuk menyalurkan kepada penduduk yang memerlukan. Bekerjasama dengan WHO,
perusahaan membiayai komite untuk mendistribusikan obat secara aman kepada
negara dunia ketiga, dan memastikan obat tidak akan dialihkan ke pasar gelap
dan menjualnya untuk hewan. Tahun 1996, komite mendistribusikan obat untuk
jutaan orang, yang secara efektif mengubah hidup penderita dari penderitaan
yang amat sangat, dan potensi kebutaan akibat penyakit tersebut. Merck
menginvestasikan banyak uang untuk riset, membuat dan mendistribusikan obat yang
tidak menghasilkan uang, karena menurut Vegalos pilihan etisnya adalah
mengembangkannya, dan penduduk dunia ketiga akan mengingat bahwa Merck membantu
mereka dan akan mengingat di masa yang akan dating. Selama bertahun-tahun
perusahaan belajar bahwa tindakan semacam itu memiliki keuntungan strategis
jangka panjang yang penting. Para ahli sering berkelakar, bahwa etika bisnis
merupakan sebuah kontradiksi istilah karena ada pertentangan antara etika dan
minat pribadi yang berorientasi pada pencarian keuntungan. Ketika ada konflik
antara etika dan keuntungan, bisnis lebih memilih keuntungan daripada etika.
Buku Business Ethics mengambil pandangan bahwa tindakan etis merupakan strategi
bisnis jangka panjang terbaik bagi perusahaan – sebuah pandangan yang semakin
diterima dalam beberapa tahun belakangan ini.
1.1 ETIKA BISNIS
DAN ISU TERKAIT
Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna
berbeda. Salah satu maknanya adalah “prinsip tingkah laku yang mengatur
individu dan kelompok”. Makna kedua menurut kamus – lebih penting – etika
adalah “kajian moralitas”. Tapi meskipun etika berkaitan dengan moralitas,
namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan, baik
aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas
merupakan subjek.
A.
Moralitas
Moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau
kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat. Pedoman moral
mencakup norma-norma yang kita miliki mengenai jenis-jenis tindakan yang kita
yakini benar atau salah secara moral, dan nilai-nilai yang kita terapkan pada
objek-objek yang kita yakini secara moral baik atau secara moral buruk. Norma
moral seperti “selalu katakan kebenaran”, “membunuh orang tak berdosa itu
salah”. Nilai-nilai moral biasanya diekspresikan sebagai pernyataan yang
mendeskripsikan objek-objek atau ciri-ciri objek yang bernilai, semacam
“kejujuran itu baik” dan “ketidakadilan itu buruk”. Standar moral pertama kali
terserap ketika masa kanak-kanak dari keluarga, teman, pengaruh kemasyarakatan
seperti gereja, sekolah, televisi, majalah, music dan perkumpulan. Hakekat
standar moral :
Ø Standar
moral berkaitan dengan persoalan yang kita anggap akan merugikan secara serius
atau benar-benar akan menguntungkan manusia.
Ø Standar
moral tidak dapat ditetapkan atau diubah oleh keputusan dewan otoritatif
tertentu.
Ø Standar
moral harus lebih diutamakan daripada nilai lain termasuk (khususnya)
kepentingan diri.
Ø Standar
moral berdasarkan pada pertimbangan yang tidak memihak.
Ø Standar
moral diasosiasikan dengan emosi tertentu dan kosa kata tertentu.
Standar
moral, dengan demikian, merupakan standar yang berkaitan dengan persoalan yang
kita anggap mempunyai konsekuensi serius, didasarkan pada penalaran yang baik
bukan otoritas, melampaui kepentingan diri, didasarkan pada pertimbangan yang
tidak memihak, dan yang pelanggarannya diasosiasikan dengan perasaan bersalah
dan malu dan dengan emosi dan kosa kata tertentu.
B.
Etika.
Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral
perorangan dan standar moral masyarakat. Ia mempertanyakan bagaimana
standar-standar diaplikasikan dalam kehidupan kita dan apakah standar itu masuk
akal atau tidak masuk akal – standar, yaitu apakah didukung dengan penalaran
yang bagus atau jelek.
Etika merupakan penelaahan standar moral, proses pemeriksaan
standar moral orang atau masyarakat untuk menentukan apakah standar tersebut
masuk akal atau tidak untuk diterapkan dalam situasi dan permasalahan konkrit.
Tujuan akhir standar moral adalah mengembangkan bangunan standar moral yang
kita rasa masuk akal untuk dianut.
Etika merupakan studi standar moral yang tujuan
eksplisitnya adalah menentukan standar yang benar atau yang didukung oleh
penalaran yang baik, dan dengan demikian etika mencoba mencapai kesimpulan
tentang moral yang benar benar dan salah, dan moral yang baik dan jahat.
C.
Etika Bisnis
Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai
moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral
sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.
Etika bisnis merupakan studi standar formal dan
bagaimana standar itu diterapkan ke dalam system dan organisasi yang digunakan
masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan
diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.
D.
Penerapan Etika pada
Organisasi Perusahaan
Dapatkan pengertian moral seperti tanggung jawab,
perbuatan yang salah dan kewajiban diterapkan terhadap kelompok seperti
perusahaan, ataukah pada orang (individu) sebagai perilaku moral yang nyata?
Ada dua pandangan yang muncul atas masalah ini :
a)
Ekstrem pertama, adalah pandangan yang berpendapat
bahwa, karena aturan yang mengikat, organisasi memperbolehkan kita untuk
mengatakan bahwa perusahaan bertindak seperti individu dan memiliki tujuan yang
disengaja atas apa yang mereka lakukan, kita dapat mengatakan mereka
bertanggung jawab secara moral untuk tindakan mereka dan bahwa tindakan mereka
adalah bermoral atau tidak bermoral dalam pengertian yang sama yang dilakukan
manusia.
b)
Ekstrem kedua, adalah pandangan filsuf yang
berpendirian bahwa tidak masuk akal berpikir bahwa organisasi bisnis secara
moral bertanggung jawab karena ia gagal mengikuti standar moral atau mengatakan
bahwa organisasi memiliki kewajiban moral. Organisasi bisnis sama seperti mesin
yang anggotanya harus secara membabi buta mentaati peraturan formal yang tidak
ada kaitannya dengan moralitas. Akibatnya, lebih tidak masuk akal untuk
menganggap organisasi bertanggung jawab secara moral karena ia gagal mengikuti
standar moral daripada mengkritik organisasi seperti mesin yang gagal bertindak
secara moral.
Karena itu,
tindakan perusahaan berasal dari pilihan dan tindakan individu manusia,
indivdu-individulah yang harus dipandang sebagai penjaga utama kewajiban moral
dan tanggung jawab moral : individu manusia bertanggung jawab atas apa yang
dilakukan perusahaan karena tindakan perusahaan secara keseluruhan mengalir
dari pilihan dan perilaku mereka. Jika perusahaan bertindak keliru, kekeliruan
itu disebabkan oleh pilihan tindakan yang dilakukan oleh individu dalam
perusahaan itu, jika perusahaan bertindak secara moral, hal itu disebabkan oleh
pilihan individu dalam perusahaan bertindak secara bermoral.
E.
Globalisasi, Perusahaan
Multinasional dan Etika Bisnis
Globalisasi adalah proses yang meliputi seluruh dunia
dan menyebabkan system ekonomi serta sosial negara-negara menjadi terhubung
bersama, termasuk didalamnya barangbarang, jasa, modal, pengetahuan, dan
peninggalan budaya yang diperdagangkan dan saling berpindah dari satu negara ke
negara lain. Proses ini mempunyai beberapa komponen, termasuk didalamnya
penurunan rintangan perdagangan dan munculnya pasar terbuka dunia, kreasi
komunikasi global dan system transportasi seperti internet dan pelayaran
global, perkembangan organisasi perdagangan dunia (WTO), bank dunia, IMF, dan
lain sebagainya. Perusahaan multinasional adalah inti dari proses globalisasi
dan bertanggung jawab dalam transaksi internasional yang terjadi dewasa ini.
Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang menghasilkan
pemasaran, jasa atau operasi administrasi di beberapa negara. Perusahaan
multinasional adalah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi, pemasaran,
jasa dan beroperasi di banyak negara yang berbeda. Karena perusahaan
multinasional ini beroperasi di banyak negara dengan ragam budaya dan standar
yang berbeda, banyak klaim yang menyatakan bahwa beberapa perusahaan melanggar
norma dan standar yang seharusnya tidak mereka lakukan.
F.
Etika Bisnis dan Perbedaan
Budaya
Relativisme etis adalah teori bahwa, karena masyarakat
yang berbeda memiliki keyakinan etis yang berbeda. Apakah tindakan secara moral
benar atau salah, tergantung kepada pandangan masyarakat itu. Dengan kata lain,
relativisme moral adalah pandangan bahwa tidak ada standar etis yang secara
absolute benar dan yang diterapkan atau harus diterapkan terhadap perusahaan
atau orang dari semua masyarakat. Dalam penalaran moral seseorang, dia harus
selalu mengikuti standar moral yang berlaku dalam masyarakat manapun dimana dia
berada. Pandangan lain dari kritikus relativisme etis yang berpendapat, bahwa
ada standar moral tertentu yang harus diterima oleh anggota masyarakat manapun
jika masyarakat itu akan terus berlangsung dan jika anggotanya ingin
berinteraksi secara efektif. Relativisme etis mengingatkan kita bahwa
masyarakat yang berbeda memiliki keyakinan moral yang berbeda, dan kita
hendaknya tidak secara sederhana mengabaikan keyakinan moral kebudayaan lain
ketika mereka tidak sesuai dengan standar moral kita.
G.
Teknologi dan Etika Bisnis
Teknologi yang berkembang di akhir dekade abad ke-20
mentransformasi masyarakat dan bisnis, dan menciptakan potensi problem etis
baru. Yang paling mencolok adalah revolusi dalam bioteknologi dan teknologi
informasi. Teknologi menyebabkan beberapa perubahan radikal, seperti
globalisasi yang berkembang pesat dan hilangnya jarak, kemampuan menemukan
bentuk-bentuk kehidupan baru yang keuntungan dan resikonya tidak terprediksi.
Dengan perubahan cepat ini, organisasi bisnis berhadapan dengan setumpuk
persoalan etis baru yang menarik
.
1.2 PERKEMBANGAN
MORAL DAN PENALARAN MORAL
A.
Perkembangan Moral
Riset psikologi menunjukkan bahwa, perkembangan moral seseorang dapat
berubah ketika dewasa. Saat anak-anak, kita secara jujur mengatakan apa yang
benar dan apa yang salah, dan patuh untuk menghindari hukuman. Ketika tumbuh
menjadi remaja, standar moral konvensional secara bertahap diinternalisasikan.
Standar moral pada tahap ini didasarkan pada pemenuhan harapan keluarga, teman
dan masyarakat sekitar. Hanya sebagian manusia dewasa yang rasional dan
berpengalaman memiliki kemampuan merefleksikan secara kritis standar moral
konvensional yang diwariskan keluarga, teman, budaya atau agama kita. Yaitu
standar moral yang tidak memihak dan yang lebih memperhatikan kepentingan orang
lain, dan secara memadai menyeimbangkan perhatian terhadap orang lain dengan
perhatian terhadap diri sendiri. Menurut ahli psikologi, Lawrence Kohlberg,
dengan risetnya selama 20 tahun, menyimpulkan, bahwa ada 6 tingkatan (terdiri
dari 3 level, masing-masing 2 tahap) yang teridentifikasi dalam perkembangan
moral seseorang untuk berhadapan dengan isu-isu moral. Tahapannya adalah
sebagai berikut :
1)
Level satu : Tahap Prakonvensional
Pada tahap pertama, seorang anak dapat merespon
peraturan dan ekspektasi sosial dan dapat menerapkan label-label baik, buruk,
benar dan salah.
Tahap satu : Orientasi Hukuman dan Ketaatan, Pada
tahap ini, konsekuensi fisik sebuah tindakan sepenuhnya ditentukan oleh
kebaikan atau keburukan tindakan itu. Alasan anak untuk melakukan yang baik
adalah untuk menghindari hukuman atau menghormati kekuatan otoritas fisik yang
lebih besar.
Tahap dua : Orientasi Instrumen dan Relativitas Pada
tahap ini, tindakan yang benar adalah yang dapat berfungsi sebagai instrument
untuk memuaskan kebutuhan anak itu sendiri atau kebutuhan mereka yang
dipedulikan anak itu.
2)
Level dua : Tahap Konvensional
Pada level ini, orang tidak hanya berdamai dengan
harapan, tetapi menunjukkan loyalitas terhadap kelompok beserta norma-normanya.
Remaja pada masa ini, dapat melihat situasi dari sudut pandang orang lain, dari
perspektif kelompok sosialnya.
Tahap Tiga : Orientasi pada Kesesuaian Interpersonal,
pada tahap ini, melakukan apa yang baik dimotivasi oleh kebutuhan untuk dilihat
sebagaipelaku yang baik dalam pandangannya sendiri dan pandangan orang lain.
Tahap Empat : Orientasi pada Hukum dan Keteraturan, benar
dan salah pada tahap konvensional yang lebih dewasa, kini ditentukan
oleh loyalitas terhadap negara atau masyarakat sekitarnya yang lebih
besar. Hukum dipatuhi kecuali tidak sesuai dengan kewajiban sosial lain yang
sudah jelas.
3)
Level tiga : Tahap Postkonvensional, Otonom, atau
Berprinsip
Pada tahap ini, seseorang tidak lagi secara sederhana
menerima nilai dan norma kelompoknya. Dia justru berusaha melihat situasi
dari sudut pandang yang secara adil mempertimbangkan kepentingan orang
lain. Dia mempertanyakan hukum dan nilai yang diadopsi oleh masyarakat dan
mendefinisikan kembali dalam pengertian prinsip moral yang dipilih sendiri yang
dapat dijustifikasi secara rasional. Hukum dan nilai yang pantas adalah yang
sesuai dengan prinsip-prinsip yang memotivasi orang yang rasional untuk
menjalankannya.
Tahap Lima : Orientasi pada Kontrak Sosial Tahap ini,
seseoranmenjadi sadar bahwa mempunyai beragam pandangan dan pendapat personal yang
bertentangan dan menekankan cara yang adil untuk mencapai consensus dengan
kesepahaman, kontrak, dan proses yang matang. Dia percaya bahwa nilai dan norma
bersifat relative, dan terlepas dari consensus demokratis semuanya diberi
toleransi.
Tahap Enam : Orientasi pada Prinsip Etika yang
Universal tahap akhir ini, tindakan yang benar didefinisikan dalam pengertian
prinsip moral yang dipilih karena komprehensivitas, universalitas, dan
konsistensi. Alasan seseorang untuk melakukan apa yang benar berdasarkan pada
komitmen terhadap prinsip-prinsip moral tersebut dan dia melihatnya sebagai
criteria untuk mengevaluasi semua aturan dan tatanan moral yang lain.
Teori Kohlberg membantu kita memahami bagaimana kapasitas moral kita
berkembang dan memperlihatkan bagaimana kita menjadi lebih berpengalaman dan
kritis dalam menggunakan dan memahami standar moral yang kita punyai. Namun
tidak semua orang mengalami perkembangan, dan banyak yang berhenti pada tahap
awal sepanjang hidupnya. Bagi mereka yang tetap tinggal pada tahap
prakonvensional, benar atau salah terus menerus didefinisikan dalam pengertian
egosentris untuk menghindari hukuman dan melakukan apa yang dikatakan oleh
figur otoritas yang berkuasa. Bagi mereka yang mencapai tahap konvensional,
tetapi tidak pernah maju lagi, benar atau salah selalu didefinisikan dalam
pengertian norma-norma kelompok sosial mereka atau hukum negara atau masyarakat
mereka. Namun demikian, bagi yang mencapai level postkonvensional dan mengambil
pandangan yang reflektif dan kritis terhadap standar moral yang mereka yakini,
benar dan salah secara moral didefinisikan dalam pengertian prinsip-prinsip
moral yang mereka pilih bagi mereka sendiri sebagai yang lebih rasional dan
memadai.
B.
Penalaran Moral
Penalaran moral mengacu pada proses penalaran dimana prilaku, institusi,
atau kebijakan dinilai sesuai atau melanggar standar moral. Penalaran moral
selalu melibatkan dua komponen mendasar :
a)
Pemahaman tentang yang dituntut, dilarang, dinilai
atau disalahkan oleh standar moral yang masuk akal
b)
Bukti atau informasi yang menunjukkan bahwa orang,
kebijakan, institusi, atau prilaku tertentu mempunyai ciri-ciri standar
moral yang menuntut, melarang menilai, atau menyalahkan
Menganalisis
Penalaran Moral
Ada beberapa
criteria yang digunakan para ahli etika untuk mengevaluasi kelayakan penalaran
moral, yaitu :
·
Penalaran moral harus logis.
·
Bukti factual yang dikutip untuk mendukung penilaian
harus akurat, relevan dan lengkap.
·
Standar moral yang melibatkan penalaran moral
seseorang harus konsisten.
1.3 ARGUMEN YANG MENDUKUNG DAN YANG MENETANG ETIKA BISNIS
Banyak yang keberatan dengan penerapan standar moral
dalam aktivitas bisnis. Bagian ini membahas keberatan-keberatan tersebut dan
melihat apa yang dapat dikatakan berkenaan dengan kesetujuan untuk menerapkan
etika ke dalam bisnis. Tiga keberatan atas penerapan etika ke dalam bisnis :
Orang yang terlibat dalam bisnis, kata mereka
hendaknya berfokus pada pencarian keuntungan finansial bisnis mereka dan tidak
membuang-buang energi mereka atau sumber daya perusahaan untuk melakukan
”pekerjaan baik”. Tiga argumen diajukan untuk mendukung perusahaan ini :
Pertama, beberapa berpendapat bahwa di pasar bebas kompetitif sempurna,
pencarian keuntungan dengan sendirinya menekankan bahwa anggota masyarakat
berfungsi dengan cara-cara yang paling menguntungkan secara sosial. Agar
beruntung, masing-masing perusahaan harus memproduksi hanya apa yang diinginkan
oleh anggota masyarakat dan harus melakukannya dengan cara yang paling efisien
yang tersedia. Anggota masyarakat akan sangat beruntung jika manajer tidak
memaksakan nilai-nilai pada bisnis, namun mengabdikan dirinya pada pencarian
keuntungan yang berfokus. Argumen tersebut menyembunyikan sejumlah asumsi yaitu
: Pertama, sebagian besar industri tidak ”kompetitif secara sempurna”, dan
sejauh sejauh perusahaan tidak harus berkompetisi, mereka dapat memaksimumkan
keuntungan sekalipun produksi tidak efisien. Kedua, argumen itu mengasumsikan
bahwa langkah manapun yang diambil untuk meningkatkan keuntungan, perlu
menguntungkan secara sosial, sekalipun dalam kenyataannya ada beberapa cara
untuk meningkatkan keuntungan yang sebenarnya merugikan perusahaan : membiarkan
polusi, iklan meniru, menyembunyikan cacat produksi, penyuapan. Menghindari
pajak, dsb. Ketiga, argumen itu mengasumsikan bahwa dengan memproduksi apapun
yang diinginkan publik pembeli, perusahaan memproduksi apa yang diinginkan oleh
seluruh anggota masyarakat, ketika kenyataan keinginan sebagian besar anggota
masyarakat (yang miskin dan dan tidak diuntungkan) tidak perlu dipenuhi karena
mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pasar. Keempat, argumen itu secara
esensial membuat penilaian normatif.
Kedua, Kadang diajukan untuk menunjukan bahwa manajer
bisnis hendaknya berfokus mengejar keuntungan perusahaan mereka dan mengabaikan
pertimbangan etis, yang oleh Ale C. Michales disebut ”argumen dari agen yang
loyal”. Argumen tersebut secara sederhana adalah sbb : Sebagai agen yang loyal
dari majikannya manajer mempunyai kewajiban untuk melayani majikannya ketika
majikan ingin dilayani (jika majikan memiliki keakhlian agen). Majikan ingin
dilayani dengan cara apapun yang akan memajukan kepentingannya sendiri. Dengan
demikian sebagai agen yang loyal dari majikannya, manajer mempunyai kewajiban
untuk melayani majikannya dengan cara apapun yang akan memajukan
kepentingannya.
Argumen agen yang loyal adalah keliru, karena ”dalam
menentukan apakah perintah klien kepada agen masuk akal atau tidak… etika
bisnis atau profesional harus mempertimbangkan” dan ”dalam peristiwa apapun
dinyatakan bahwa agen mempunyai kewajiban untuk tidak melaksanakan tindakan
yang ilegal atau tidak etis”. Dengan demikian, kewajiban manajer untuk mengabdi
kepada majikannya, dibatasi oleh batasanbatasan moralitas.
Ketiga, untuk menjadi etis cukuplah bagi orang-orang
bisnis sekedar mentaati hukum : Etika bisnis pada dasarnya adalah mentaati
hukum. Terkadang kita salah memandang hukum dan etika terlihat identik. Benar
bahwa hukum tertentu menuntut perilaku yang sama yang juga dituntut standar
moral kita. Namun demikian, hukum dan moral tidak selalu serupa. Beberapa hukum
tidak punya kaitan dengan moralitas, bahkan hukum melanggar standar moral
sehingga bertentangan dengan moralitas, seperti hukum perbudakan yang
memperbolehkan kita memperlakukan budak sebagai properti. Jelas bahwa etika
tidak begitu saja mengikuti hukum. Namun tidak berarti etika tidak mempunyai
kaitan dengan hukum. Standar Moral kita kadang dimasukan ke dalam hukum ketika
kebanyakan dari kita merasa bahwa standar moral harus ditegakkan dengan kekuatan
sistem hukum sebaliknya, hukum dikritik dan dihapuskan ketika jelas-jelas
melanggar standar moral.
Kasus etika
dalam bisnis
Etika
seharusnya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukan bahwa etika mengatur semua
aktivitas manusia yang disengaja, dan karena bisnis merupakan aktitivitas
manusia yang disengaja, etika hendaknya juga berperan dalam bisnis. Argumen
lain berpandangan bahwa, aktivitas bisnis, seperti juga aktivitas manusia
lainnya, tidak dapat eksis kecuali orang yang terlibat dalam bisnis dan komunitas
sekitarnya taat terhadap standar minimal etika. Bisnis merupakan aktivitas
kooperatif yang eksistensinya mensyaratkan perilaku etis. Dalam masyarakat
tanpa etika, seperti ditulis oleh filsuf Hobbes, ketidakpercayaan dan
kepentingan diri yang tidak terbatas akan menciptakan ”perang antar manusia
terhadap manusia lain”, dan dalam situasi seperti itu hidup akan menjadi
”kotor, brutal, dan dangkal”. Karenanya dalam masyarakat seperti itu, tidak
mungkin dapat melakukan aktivitas bisnis, dan bisnis akan hancur. Katena bisnis
tidak dapat bertahan hidup tanpa etika, maka kepentingan bisnis yang paling
utama adalah mempromosikan perilaku etika kepada anggotanya dan juga masyarakat
luas. Etika hendaknya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukan bahwa etika konsisten
dengan tujuan bisnis, khususnya dalam mencari keuntungan. Contoh Merck dikenal
karena budaya etisnya yang sudah lama berlangsung, namun ia tetap merupakan
perusahaan yang secara spektakuler mendapatkan paling banyak keuntungan
sepanjang masa. Apakah ada bukti bahwa etika dalam bisnis secara sistematis
berkorelasi dengan profitabilitas? Apakah Perusahaan yang etis lebih
menguntungkan dapripada perusahaan lainnya ? Beberapa studi menunjukan hubungan
yang positif antara perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dengan
profitabilitas, beberapa tidak menemukan korelasi bahwa etika bisnis merupakan
beban terhadap keuntungan. Studi lain melihat, perusahaan yang bertanggung
jawab secara sosial bertransaksi di pasar saham, memperoleh pengembalian yang lebih
tinggi daripada perusahaan lainnya. Semua studi menunjukan bahwa secara
keseluruhan etika tidak memperkecil keuntungan, dan tampak justru berkontribusi
pada keuntungan. Dalam jangka panjang, untuk sebagian besar, lebih baik menjadi
etis dalam bisnis dari pada tidak etis. Meskipun tidak etis dalam bisnis kadang
berhasil, namun perilaku tidak etis ini dalam jangka panjang, cenderung menjadi
kekalahan karena meruntuhkan hubungan koperatif yang berjangka lama dengan
pelanggan, karyawan dan anggota masyarakat dimana kesuksesan disnis sangat
bergantung. Akhirnya kita harus mengetahui ada banyak bukti bahwa sebagian
besar orang akan menilai perilaku etis dengan menghukum siapa saja yang mereka
persepsi berperilaku tidak etis, dan menghargai siapa saja yang mereka persepsi
berperilaku etis. Pelanggan akan melawan perusahaan jika mereka mempersepsi
ketidakadilan yang dilakukan perusahaan dalam bisnis lainnya, dan mengurangi
minat mereka untuk membeli produknya. Karyawan yang merasakan ketidakadilan,
akan menunjukan absentisme lebih tinggi, produktivitas lebih rendah, dan
tuntutan upah lebih tinggi. Sebaliknya, ketika karyawan percaya bahwa
organisasi adil, akan senang mengikuti manajer. Melakukan apapun yang dikatakan
manajer, dan memandang keputusan manajer sah. Ringkasnya, etika merupakan
komponen kunci manajemen yang efektif. Dengan demikian, ada sejumlah argumen
yang kuat, yang mendukung pandangan bahwa etika hendaknya diterapkan dalam
bisnis.
1.4 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN MORAL
Kapankah
secara moral seseorang bertanggung jawab atau disalahkan, karena melakukan
kesalahan? Seseorang secara moral bertanggung jawab atas tindakannya dan
efek-efek merugikan yang telah diketahui :
1.
Yang dilakukan atau dilaksanakan seseorang dengan
sengaja dan secara bebas
2.
Yang gagal dilakukan atau dicegah dan yang secara
moral keliru karena orang itu dengan sengaja atau secara bebas gagal
melaksanakan atau mencegahnya.
Ada
kesepakatan umum, bahwa ada dua kondisi yang sepenuhnya menghilangkan tanggung
jawab moral seseorang karena menyebabkan kerugian :
1.
Ketidaktahuan
2.
Ketidakmampuan
Keduanya
disebut kondisi yang memaafkan karena sepenuhnya memaafkan orang dari tanggung
jawab terhadap sesuatu. Jika seseorang tidak mengetahui, atau tidak dapat
menghindari apa yang dia lakukan, kemudian orang itu tidak berbuat secara
sadar, ia bebas dan tidak dapat dipersalahkan atas tindakannya. Namun,
ketidaktahuan dan ketidakmampuan tidak selalu memaafkan seseorang, salah satu
pengecualiannya adalah ketika seseorang mungkin secara sengaja, membiarkan dirinya
tidak mau mengetahui persoalan tertentu. Ketidakmampuan bisa jadi merupakan
akibat lingkungan internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang tidak dapat
melakukan sesuatu atau tidak dapat menahan melakukan sesuatu. Seseorang mungkin
kekurangan kekuasaan, keahlian, kesempatan atau sumber daya yang mencukupi
untuk bertindak. Seseorang mungkin secara fisik terhalang atau tidak dapat
bertindak, atau pikiran orang secara psikologis cacat sehingga mencegahnya
mengendalikan tindakannya. Ketidakmampuan mengurangi tanggung jawab karena
seseorang tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan (atau melarang
melakukan) sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan. Sejauh lingkungan
menyebabkan seseorang tidak dapat mengendalikan tindakannya atau mencegah
kerugian tertentu, adalah keliru menyalahkan orang itu. Sebagai tambahan atas
dua kondisi yang memaklumkan itu (ketidaktahuan dan ketidakmampuan), yang
sepenuhnya menghilangkan tanggung jawab moral seseorang karena kesalahan, ada
juga beberapa faktor yang memperingan, yang meringankan tanggung jawab moral
seseorang yang tergantung pada kejelasan kesalahan. Faktor yang memperingan
mencakup :
·
Lingkungan yang mengakibatkan orang tidak pasti, namun
tidak juga tidak yakin tentang apa yang sedang dia lakukan ( hal tersebut mempengaruhi
pengetahuan seseorang)
·
Lingkungan yang menyulitkan, namun bukan tidak mungkin
untuk menghindari melakukannya (hal ini mempengaruhi kebebasan seseorang)
·
Lingkungan yang mengurangi namun tidak sepenuhnya
menghilangkan keterlibatan seseorang dalam sebuah tindakan (ini mempengaruhi
tingkatan sampai dimana seseorang benar-benar menyebabkan kerugian)
Hal tersebut
dapat memperingan tanggung jawab seseorang karena kelakuan yang keliru yang
tergantung pada faktor keempat, yaitu keseriusan kesalahan. Kesimpulan mendasar
tentang tanggung jawab moral atas kesalahan atau kerugian yang memperingan
tanggung jawab moral seseorang yaitu :
1.
Secara moral individu, bertanggung jawab atas tindakan
yang salah yang dia lakukan (atau yang secara keliru dia lalaikan) dan atas
efek-efek kerugian yang disebabkan (atau yang gagal dia cegah) ketika itu
dilakukan dengan bebas dan sadar.
2.
Tanggung jawab moral sepenuhnya dihilangkan (atau
dimaafkan) oleh ketidaktahuan dan ketidakmampuan
3.
Tanggung jawab moral atas kesalahan atau kerugian
diringankan oleh :
·
Ketidak pastian
·
Kesulitan Bobot keterlibatan yang kecil (meskipun
kegagalan tidak memperingan jika seseorang mempunyai tugas khusus untuk
mencegah kesalahan), namun cakupan sejauh mana halhal tersebut memperingan
tanggung jawab moral seseorang kepada (dengan) keseriusan kesalahan atau
kerugian. Semakin besar keseriusannya, semakin kecil ketiga faktor pertama tadi
dapat meringankan.
Para
kritikus berdebat, apakah semua faktor yang meringankan itu benar-benar
mempengaruhi tanggung jawab seseorang? Beberapa berpendapat bahwa, kejahatan
tidak pernah diterima, tidak peduli tekanan apakah yang terjadi pada seseorang.
Kritikus lain berpendapat, membiarkan secara pasif suatu kesalahan terjadi,
tidak berbeda dengan secara aktif menyebabkan suatu kesalahan terjadi.
1.
Tanggung Jawab Perusahaan
Dalam
perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering
didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan
biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja
sama sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan
perusahaan. Jadi, siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dihasilkan
bersama-sama itu? Pandangan tradisional berpendapat bahwa mereka yang melakukan
secara sadar dan bebas apa yang diperlukan perusahaan, masing-masing secara
moral bertanggung jawab. Lain halnya pendapat para kritikus pandangan
tradisional, yang menyatakan bahwa ketika sebuah kelompok terorganisasi seperti
perusahaan bertindak bersama-sama, tindakan perusahaan mereka dapat
dideskripsikan sebagai tindakan kelompok, dan konsekuensinya tindakan
kelompoklah, bukan tindakan individu, yang mengharuskan kelompok bertanggung
jawab atas tindakan tersebut. Kaum tradisional membantah bahwa, meskipun kita
kadang membebankan tindakan kepada kelompok perusahaan, fakta legal tersebut
tidak mengubah realitas moral dibalik semua tindakan perusahaan itu. Individu
manapun yang bergabung secara sukarela dan bebas dalam tindakan bersama dengan
orang lain, yang bermaksud menghasilkan tindakan perusahaan, secara moral akan
bertanggung jawab atas tindakan itu. Namun demikian, karyawan perusahaan besar
tidak dapat dikatakan “dengan sengaja dan dengan bebas turut dalam tindakan
bersama itu” untuk menghasilkan tindakan perusahaan atau untuk mengejar tujuan
perusahaan. Seseorang yang bekerja dalam struktur birokrasi organisasi besar
tidak harus bertanggung jawab secara moral atas setiap tindakan perusahaan yang
turut dia bantu, seperti seorang sekretaris, juru tulis, atau tukang
bersih-bersih di sebuah perusahaan. Faktor ketidaktahuan dan ketidakmampuan
yang meringankan dalam organisasi perusahaan birokrasi berskala besar,
sepenuhnya akan menghilangkan tanggung jawab moral orang itu.
C.
Tanggung Jawab Bawahan
Dalam
perusahaan, karyawan sering bertindak berdasarkan perintah atasan mereka.
Perusahaan biasanya memiliki struktur yang lebih tinggi ke beragam agen pada
level yang lebih rendah. Jadi, siapakah yang harus bertanggung jawab secara
moral ketika seorang atasan memerintahkan bawahannya untuk melakukan tindakan
yang mereka ketahui salah.
Orang kadang
berpendapat bahwa, ketika seorang bawahan bertindak sesuai dengan perintah
atasannya yang sah, dia dibebaskan dari semua tanggung jawab atas tindakan itu.
Hanya atasan yang secara moral bertanggung jawab atas tindakan yang keliru,
bahkan jika bawahan adalah agen yang melakukannya. Pendapat tersebut keliru,
karena bagaimanapun tanggung jawab moral menuntut seseorang bertindak secara
bebas dan sadar, dan tidak relevan bahwa tindakan seseorang yang salah
merupakan pilihan secara bebas dan sadar mengikuti perintah. Ada batas-batas
kewajiban karyawan untuk mentaati atasannya. Seorang karyawan tidak mempunyai
kewajiban untuk mentaati perintah melakukan apapun yang tidak bermoral.
Dengan
demikian, ketika seorang atasan memerintahkan seorang karyawan untuk melakukan
sebuah tindakan yang mereka ketahui salah, karyawan secara moral bertanggung
jawab atas tindakan itu jika dia melakukannya. Atasan juga bertanggung jawab
secara moral, karena fakta atasan menggunakan bawahan untuk melaksanakan
tindakan yang salah tidak mengubah fakta bahwa atasan melakukannya.
HAL – HAL YANG MENARIK
1.
Dasar Etika adalah Moral
Apa yang
dimaksud dengan etika? Menurut kamus ada banyak arti dari etika diantaranya
adalah :
·
Prinsip – prinsip yang digunakan untuk mengatur
prilaku individu atau kelompok
·
Pelajaran tentang moral
Definisi Moralitas adalah :
“Aturan-aturan yang dimiliki perorangan atau kelompok tentang apa-apa yang
benar dan apa-apa yang salah, atau apa-apa yang baik dan yang jahat.” Sedangkan
yang dimaksud dengan standar moral adalah : “Norma-norma yang kita miliki
tentang jenis-jenis tindakan yang kita percaya secara moral benar atau salah.”
1.
Moral Lebih ke Arah Individu
Organisasi perusahaan akan eksis bila : “Ada individu
– individu manusia dengan hubungan dan lingkungan tertentu.” Karena tindakan perusahaan
dilakukan oleh pilihan dan tindakan individu-individu di dalamnya. Maka
individu-individu tadi yang harus dilihat sebagai penghalang dan pelaksana
utama dari tugas moral, tanggung jawab moral perusahaan. Individu-individu
manusia tadi bertanggung jawab pada apa yang dilakukan oleh perusahaan, karena
tindakan perusahaan berlangsung karena pilihan-pilihan mereka dan prilaku
individu-individu tadi. Sehingga perusahaan mempunyai tugas moral untuk
melakukan sesuatu bila anggota perusahaan tersebut mempunyai tanggung jawab
moral untuk melakukan sesuatu.
2.
Pencapai Tetinggi dari Etika adalah Berorientasi pada
Prinsip Etika Universal
Tingkat
final, tindakan yang benar dilakukan berdasarkan prinsip moral karena logis,
universality dan konsistensi. Universality artinya suara hati, di dalam istilah
ESQ disebut anggukan universal yang mengacu kepada God Spot.
3.
Kasus WorldCom dan Enron
Kasus
WorldCom
Di dalam
laporan keuangan WorldCom’s, Scott Sulivan memindahkan $ 400 juta dari reserved
account ke “income”. Dia juga selama bertahun-tahun melaporkan trilyunan dolar
biaya operasi sebagai “capital expenditure”. Dia bisa melakukan ini dengan
bantuan firm accounting dan auditor terkenal “Arthur Andersen”. Padahal Scott
Sullivan, pernah mendapat penghargaan sebagai Best CFO oleh CFO Magazine tahun
1998.
Kasus Enron
Pada
terbitan April 2001, majalah Fortune menjuluki Enron sebagai perusahaan paling
innovative di Amerika “Most Innovative” dan menduduki peringkat 7 besar
perusahaan di Amerika. Enam bulan kemudian (Desember 2001) Enron diumumkan
bangkrut. Kejadian ini dijuluki sebagai “Penipuan accounting terbesar di abad
ke 20”. Dua belas ribu karyawan kehilangan pekerjaan. Pemegang saham-saham
Enron kehilangan US$ 70 Trilyun dalam sekejap ketika nilai sahamnya turun menjadi
nol.
Kejadian ini
terjadi dengan memanfaatkan celah di bidang akuntansi. Andrew Fastow, Chief
Financial officer bekerjasama dengan akuntan public Arthur Andersen,
memanfaatkan celah di bidang akuntansi, yaitu dengan menggunakan “special
purpose entity”, karena aturan accounting memperbolehkan perusahaan untuk tidak
melaporkan keuangan special purpose entity bila ada pemilik saham independent
dengan nilai minimum 3%.
Dengan
special purpose entity tadi, kemudian meminjam uang ke bank dengan menggunakan
jaminan saham Enron. Uang hasil pinjaman tadi digunakan untuk menghidupi bisnis
Enron.
CONTOH
PELANGGARAN ETIKA BISNIS
Pelanggaran
etika bisnis terhadap hukum
Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya
memutuskan untuk Melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK
itu, perusahaan sama sekali tidak memberikan pesongan sebagaimana yang diatur
dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini perusahaan x
dapat dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum.
·
Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi
Sebuah Yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat
SMA. Pada tahun ajaran baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp 500.000,-
kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan
kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima mau tidak mau
mereka harus membayar. Disamping itu tidak ada informasi maupun penjelasan
resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid. Setelah didesak oleh
banyak pihak, Yayasan baru memberikan informasi bahwa uang itu dipergunakan
untuk pembelian seragama guru. Dalam kasus ini, pihak Yayasan dan sekolah dapat
dikategorikan melanggar prinsip transparansi.
·
Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas.
Sebuah RS Swasta melalui pihak Pengurus mengumumkan
kepada seluruh karyawan yang akan mendaftar PNS secara otomotais dinyatakan
mengundurkan diri. A sebagai salah seorang karyawan di RS Swasta itu
mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus karena menurut pendapatnya ia
diangkat oleh Pengelola dalam hal ini direktur, sehingga segala hak dan
kewajiban dia berhubungan dengan Pengelola bukan Pengurus. Pihak Pengelola
sendiri tidak memberikan surat edaran resmi mengenai kebijakan tersebut. Karena
sikapnya itu, A akhirnya dinyatakan mengundurkan diri. Dari kasus ini RS Swasta
itu dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak ada kejelasan
fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban antara Pengelola dan Pengurus Rumah
Sakit.
·
Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip
pertanggungjawaban
Sebuah perusahaan PJTKI di Jogja melakukan rekrutmen
untuk tenaga baby sitter. Dalam pengumuman dan perjanjian dinyatakan bahwa
perusahaan berjanji akan mengirimkan calon TKI setelah 2 bulan mengikuti
training dijanjikan akan dikirim ke negara-negara tujuan. Bahkan perusahaan
tersebut menjanjikan bahwa segala biaya yang dikeluarkan pelamar akan
dikembalikan jika mereka tidak jadi berangkat ke negara tujuan. B yang terarik
dengan tawaran tersebut langsung mendaftar dan mengeluarkan biaya sebanyak Rp 7
juta untuk ongkos administrasi dan pengurusan visa dan paspor. Namun setelah 2
bulan training, B tak kunjung diberangkatkan, bahkan hingga satu tahun tidak
ada kejelasan. Ketika dikonfirmasi, perusahaan PJTKI itu selalu berkilah ada
penundaan, begitu seterusnya. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Perusahaan
PJTKI tersebut telah melanggar prinsip pertanggungjawaban dengan mengabaikan
hak-hak B sebagai calon TKI yang seharusnya diberangnka ke negara tujuan untuk
bekerja.
·
Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kewajaran.
Sebuah perusahaan property ternama di Yogjakarta tidak
memberikan surat ijin membangun rumah dari developer kepada dua orang
konsumennya di kawasan kavling perumahan milik perusahaan tersebut. Konsumen
pertama sudah memenuhi kewajibannya membayar harga tanah sesuai kesepakatan dan
biaya administrasi lainnya. Sementara konsumen kedua masih mempunyai kewajiban
membayar kelebihan tanah, karena setiap kali akan membayar pihak developer
selalu menolak dengan alasan belum ada ijin dari pusat perusahaan (pusatnya di
Jakarta). Yang aneh adalah di kawasan kavling itu hanya dua orang ini yang
belum mengantongi izin pembangunan rumah, sementara 30 konsumen lainnya sudah
diberi izin dan rumah mereka sudah dibangun semuannya. Alasan yang dikemukakan
perusahaan itu adalah ingin memberikan pelajaran kepada dua konsumen tadi
karena dua orang ini telah memprovokasi konsumen lainnya untuk melakukan
penuntutan segera pemberian izin pembangunan rumah. Dari kasus ini perusahaan
property tersebut telah melanggar prinsip kewajaran (fairness) karena tidak
memenuhi hak-hak stakeholder (konsumen) dengan alasan yang tidak masuk akal.
·
Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran.
Sebuah perusahaan pengembang di Sleman membuat
kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah
perumahan. Sesuai dengan kesepakatan pihak pengembang memberikan spesifikasi
bangunan kepada kontraktor. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor
melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan
perusahaan pengembang. Selang beberapa bulan kondisi bangunan sudah mengalami
kerusakan serius. Dalam kasus ini pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan
telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak memenuhi spesifikasi bangunan
yang telah disepakati bersama dengan perusahaan pengembang.
·
Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati.
Seorang nasabah, sebut saja X, dari perusahaan
pembiayaan terlambat membayar angsuran mobil sesuai tanggal jatuh tempo karena
anaknya sakit parah. X sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan tentang
keterlambatannya membayar angsuran, namun tidak mendapatkan respon dari
perusahaan. Beberapa minggu setelah jatuh tempo pihak perusahaan langsung
mendatangi X untuk menagih angsuran dan mengancam akan mengambil mobil yang
masih diangsur itu. Pihak perusahaan menagih dengan cara yang tidak sopan dan
melakukan tekanan psikologis kepada nasabah. Dalam kasus ini kita dapat
mengakategorikan pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran prinsip empati
pada nasabah karena sebenarnya pihak perusahaan dapat memberikan peringatan
kepada nasabah itu dengan cara yang bijak dan tepat.
Sumber :
